PELAPISAN SOSIAL & KESAMAAN
DERAJAT
Pelapisan Sosial
Pengertian Pelapisan
Sosial
Masyarakat
terbentuk dari individu-individu. Individu-individu yang terdiri dari berbagai
latar belakang tertentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri
dari kelompok-kelompok sosial. Dengan adanya kelompok sosial ini maka
terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau terbentuk masyarakat yang
berstrata.
Masyarakat
merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-ikatan yang sudah teratur dan
boleh dikatakan stabil. Sehubungn dengan hal ini, maka dengan sendirinya masyarakat merupakan
kesatuan yang dalam pembentukannya mempunyai gejala yang sama.
Masyarakta
tidak dapat dibayangkan tampa individu, seperti itu juga induvidu tidak dapat
dibayangkan tampa adanya masyarakat.
Betapa
individu dan masyarakat adalah kompelemter dapat kita lihat dari kenyataan,
bahwa :
a.
Manusia
di pengharuhi oleh masyarakat dan demi pembentukan peribadinya.
b.
Inividu
mempengaruhi masyarakat dan bahkan dapat menyebabkan (berdasarkan pengaruhnya)
perubahan besar masyarakat.
Setelah
itu kita mengetahui bahwa manusia
sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan sosial, marilah kita
pelajari apa yang dimaksud stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat.
Istilah
stratifikasi atau stratification berasal dari kata STRATA atau STRATUM yang
bearti LAPISAN. Karena itu sosial stratification sering di terjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah
individu yang mempunyai kedudukan (status) yang sama menurut ukuran
masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu
lapisan atau stratum.
Pitirim
A.Sorokin memberikan defenisi pelapisan masyarakat sebagai berikut : “
Pelapisan masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam
kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat
(hirearchis).”
Lebih
lengkap lagi batasan yang di kemukakan
oleh Theodorson dkk, di dalam Dictionary of Sociology, oleh mereka
dikatakan sebagai berikut :
Pelapisan
mesyarakat berarti jenjang setatus dan peranan yang relatif
permanen yang terdapat didalam sistem sosial (dari kelompok kecil sampai ke
masyarakat) didalam hal perbedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan.
Masyarakat
yang berstratifikasi sering dilukiskan dengan suatu kerucut atau
paramida, dimana lapisan bawah adalah paling lebar dan lapisan ini menyempit
keatas.
Terjadinya pelapisan sosial
a.
Terjadi dengan sendirinya
Proses
ini berjalan sesuai dengan pertumbuha masyarakat itu sendiri. Adapun
orang-orang yang meduduki lapisan tertentu di bentuk berdasarkan atas
kesengajaan yang di susun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan
secara alamiah dengan sendirinya. Pengakuan- pengakuan terhadap kekuasaan dan
wewenag tumbuh dengan sendirinya.
Oleh
karena sifatnya yang tampa disengaja ninilah maka bentuk lapisan dan dasar dari
pada pelapisan itu berfariasi menurut tempat, waktu dan kebudayaan masyarakat
di mana sistem itu berlaku.
Pada
pelapisan yang terjadi dengan sendirinya, maka kedudukan seseorang pada suatu
strata atau pelapisan secara otomatis, misalnya karena usia tua, karena
pemikiran kepandaian yang lebih, atau kerabat pembuka, tanah, seseorang yang
memiliki bakat seni atau sakti.
b.
Terjadi dengan disengaja
Sistem
pelapisan yang disusun dengan ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Didalam
sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan
kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas
dalam hal wewenang dan kekuasaan ini maka didalam organisasi itu terdapat
keteraturan sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan
dan wewenang yang dimiliki dan dalam suatu organisasi baik secara vertical
maupun secara horizontal.
Sistem
pelapisan yang dibentuk dengan sengaja ini dapat kita lihat misalnya di dalam
organisasi pemerintahan, organisasi partai politik, prusahaan besar,
kumpulan-kumpulan resemi, dan lain-lain. Pendek kata di dalam organisasi
formal. Di dalam sistem organisasi yang disusun dengan cara ini mengandung dua
sistem, ialah :
1.
Sustem
fungsional : merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya
berdampingan dan harus berkerja sama dalam kedudukan yang sederajat, misalnya
saja di dalam organisasi perkantoran ada kerja sama antara kepala-kepala seksi
dan lain-lain.
2.
Sistem
scalar : merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah
keatas (vertical).
Pembagian
kedudukan ini di dalam organisasi formal pada pokoknya diperlukan agar
organisasi itu dapat bergerak secara teratut untuk mencapai tujuan yang
diingainkan. Tetapi sebearnyan terdapat pula kelemahan yang disebabkan sistem
yang demikian itu.
Pertama : karena organisasi itu sudah
diatur sedemikian rupa, sehingga sering terjadi kelemahan didalam menyesusikan
dengan prubahan-prubahan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya saja
prubahan-prubaha pula dalam cara-cara perjuangan partai politik, tetapi karena
organisasi itu mempunyai tata cara tersendiri di dalam menentukan kebijaksanaan
politik social, maka sering terjadi kelambatan di dalam penyesuaian.
Kedua : karena organisasi itu telah
diataur sedmikian rupa sehingga membatasi kemampuan-kemampuan individual yang sebenarnya mampu tetapi karena
kedudukannya yang mengangkat maka tidak memungkinkan untuk mengambil
inisiatif. Misalnya dapat kita lihat di
dalam kehidupan prguruan tinggi, seorang dosen yang baru golongan III a tetapi
capap, tidak diperkenankan meduduki jabatan-jabatan tertentu yang hanya boleh
diduduki atau dijabat oleh golongan IV a ke atas, maka merupakan hambatan yang
merugikan dosen yang bersangkutan dan universitas.
Contoh
yang lain dapat kita lihat sendiri misalnya didalam kantor-kantor pemerintah
dimana banyak tenaga-tenaga yang cukup tetapi tidak diberi wewenang karena
kedudukanya mengikat
Kesamaan Derajat
Sifat berhubungan antara manusia dan lingkungan
masyarakat pada umumnya adalah timbal balik, artinya orang itu sebagai anggota
masyarakat, mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun
terhadap pemerintah dan negara. Beberapa hak dan kewajiban penting ditetapkan
dalam Udang-undang (kontitusi) sebagai hak dan kewajiban asasi. Untuk dapat
melaksanakan hak dan kewajiban ini dengan bebas dari rasa takut perlu adanya
jaminan, dan yang mampu memberi jaminan ini adalah pemerintah yang kuat dan
beribawa. Di dalam susunan negara moderen
hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu di lindungi oleh
Undang-undang yang menjadi hokum positif. Undang-undang tersebut berlaku sama
pada setiap orang tampa kecualinya dalam arti semua orang mempunyai kesamaan
derajat dan ini di jamin oleh undang-undang. Kesamaan derajat ini terwujud
dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai sector kehidupan. Hak inilah
yang banyak dikenal denga Hak Asasi Manusia.
1.
Persamaan Hak
Adanya
kekuasaan negara seolah-olah hak individu lambat laun dirasakan sebagai suatu
yang mengganggu, karena di mana kekuasaan negara itu berkembang, terpaksalah ia
memasuki lingkungan hak manusia pribadi dan berkuranglah pula batas hak-hak
yang dimiliki individual tesebut itu. Dan disinilah timbul persengketaan pokok
antara dua kekuasaan itu secara perinsip, yaitu kekuasaan manusia yang berwujud
dalam hak-hak dasar berserta kebebasan asasi yang selama itu dimilikinya dengan
leluasa, dan kekuasaan yang melekat pada organisasi baru dalam bentuk
masyarakat yang merupakan negara tadi.
Mengenal
persamaan hak ini selanjutnya dicantumkan dalam Pernyataan Sedunia Tentang
Hak-hak (Asasi) Manusia atau Universitas Declaration of Human Right (1948)
dalam pasal-pasalnya seperti dalam :
|
Pasal
1
|
:
|
“ sekalian orang dilahirkan merdeka dan
mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan
hendaknya bergaul satu sama lain dala persaodaraan”.
|
|
Pasal2
ayat 1
|
:
|
“
setiap orang berhak atas semua hak-hak
dan kebebasan-kebebasan yang tercantum
dalam pernyataan ini dengan tidak ada kecuali apa pun, seperti
misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, poliotik atau pendapat
lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun
kedudukan.”
|
|
Pasal
7
|
:
|
“
sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang
sama denga tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang
sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap
segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.”
|
2.
Persamaan derajat di Indonesia
Dalam
undang-udang dasar 1945 mengenai hak dan kebebasan yang berkaitan dangan
persamaan derajat dan hak juga tercantum dalam pasal-pasalnya secara jelas.
Sebagai mana kita ketahui Negara
Repoblik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga Negara tampa terkecualinya
memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah, dan ini sebagai
kosekwensi perinsip dari kedaulatan rakyat yang bersipat kerakyatan.
Hukum
dibuat dimaksudkan untuk melindungi dan mengatur masyarakat secara umum tampa
adanya perbedaan. Kalau kita lihat ada empat pasal yang memuat ketentuan
tentang hak-hak asasi itu yakni pasal 27, 28, 29 dan 31. Empat pokok hak-hak
asasi dalam empat pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut :
Pertama
tentang kesamaan keduduakan dan kewajiban warga Negara di dalam hukum dan di
muka pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa : “ segala warga Negara
bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “
Di
dalam perumusan ini dinyatakan adanya suatu kewajiban dasar disamping hak asasi
yang dimiliki oleh warga negara, yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian perumusan ini
secara perinsipil telah membuka suatu sistem yang berlainan sekali dari pada
sistem perumusan “ Human Rights” itu secara barat, hanya menyebutkan hak tampa
ada kewajiban di sampingnya.
Kemudian
yang ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2, ialah hak setiap warga negara atas
perkerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Kemudian
yang ditetapkan dalam pasal 28 ditetapkan, bahwa “kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan oleh Undang-undang.”
Pokok
ketiga, dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama
bagi penduduk yang dijamin oleh negara, yang berbunyi sebagai berikut : “
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”
Pokok
keempat, adalah pasa 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang
berbunyi : (1). “ tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran “ dan (2).
“ pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran
nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
ELIT DAN MASSA
Elite merupakan tingkatan dari
pelapisan sosial dimana elit ini merupakan sekelompok orang yang memiliki
kedudukan tinggi dan memiliki peranan penting. Elite memiliki peranan penting
dalam mengambil strategi. Karena diangkat untuk melayani suatu kolektivitas
dengan cara yang bernilai sosial.
Massa digunakan dalam istilah
pengelompokan kolektif lain yang elementer dan sepontan, yang dalam beberapa
hal menyerupai crowd, tetapi secara fundamental berbeda denganya dalam hal-hal
yang lain. Massa memiliki ciri-ciri antara lain anggota berasal dari semua
lapisan masyarakat, heterogen, sedikit intraksi, tidak bisa bertindak sediri.
Massa berperan untuk sesuatu yang
terletak di luar kebudayaan dan kelompok-kelompok setempat. Massa
memiliki prilaku masing-masing individu yang mencari jawaban menurut kebutuhan
sendiri-sendiri.
Elite dan massa sangat erat
kaitannya karena elit merupakan sekelompok yang memegang kekuasaan, dan massa
adalah yang memberi kekuasaan, atau dengan kata lain elite menguasai atau
mengomando massa.
SUMBER:
Wikipedia.com
gudangmakalah.blogspot.com